teknologi readyness.
e-Government
e-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah ―penggunaan teknologi dijital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan.‖ 1 e-Government bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasi pemerintah untuk fokus pada layanan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mendirikan sebuah e-government roadmap tingkat tinggi (desain top-down) dengan sebuah rencana implementasi rinci yang bottom-up. Modul 2 dari seri modul APCICT Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan mendiskusikan visi dan strategi untuk membangun sebuah e-government roadmap. Modul ini mendiskusikan implementasinya secara bottom-up. Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya, semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government. Dengan demikian, e-government membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. Namun, mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Studi Bank Dunia tentang pentingnya peningkatan layanan online yang dapat diakses oleh e-citizens dan e-businesses menunjukkan bahwa: banyak negara yang mengawali program-program e-government 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan e-government tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara online telah dilakukan. konten dijital yang dapat diakses, menarik, dan relevan. Secara khusus, hal-hal berikut harus diimplementasikan untuk meningkatkan permintaan dan dukungan bagi layanan e-government:
• Mengembangkan infrastruktur penyediaan layanan umum satu pintu yang multi-channel, meliputi pusat layanan masyarakat ―berbentuk fisik‖ (di Indonesia, dikenal dengan layanan satu atap) dan tempat akses publik (public access point) lainnya seperti telecentre, call center, portal web, dan portal mobile;
• Mengimplementasikan ukuran-ukuran yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang didukung TIK dan berbagai interaksi lainnya dalam lingkungan dijital;
• Meningkatkan pengembangan konten mobile dan online yang mudah digunakan, menarik, dan relevan, termasuk yang dikenal dengan ‘killer applications’; dan
• Mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan TIK serta konten mobile dan online.
konten dijital yang dapat diakses, menarik, dan relevan. Secara khusus, hal-hal berikut harus diimplementasikan untuk meningkatkan permintaan dan dukungan bagi layanan e-government:
• Mengembangkan infrastruktur penyediaan layanan umum satu pintu yang multi-channel, meliputi pusat layanan masyarakat ―berbentuk fisik‖ (di Indonesia, dikenal dengan layanan satu atap) dan tempat akses publik (public access point) lainnya seperti telecentre, call center, portal web, dan portal mobile;
• Mengimplementasikan ukuran-ukuran yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang didukung TIK dan berbagai interaksi lainnya dalam lingkungan dijital;
• Meningkatkan pengembangan konten mobile dan online yang mudah digunakan, menarik, dan relevan, termasuk yang dikenal dengan ‘killer applications’; dan
• Mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan TIK serta konten mobile dan online.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar